Apakah kebebasan yang anda miliki telah sesuai dengan artikel diatas

Lihat Foto

KOMPAS.COM/HANDOUT

Aksi Demonstrasi anggota Kepolisian dari Satlantas Polres Jombang, Jawa Timur, di Bundaran Ringin Contong, Sabtu (21/3/2020) petang. Aksi itu dilakukan untuk mengingatkan pengguna jalan tentang pentingnya Social Distance terkait merebaknya virus corona atau Covid-19.

KOMPAS.com - Kebebasan mengemukan pendapat merupakan hak asasi manusia (HAM) setiap negara.

Setiap warga negara bebas mengemukan pendapat untuk menyampaikan pendapat, pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagai secara bebas dan bertanggung bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Indonesia

Kebebasan mengemukan pendapat dimuka umum di jamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).

Baca juga: Bagian Paru-Paru

Dikutip situs Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk membangun negara demokrasi yang menyelanggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai.

Hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga perlu dibentuk UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Nomor 9 Tahun 1998.

Pada UU tersebuat Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada:

  1. Asas keseimbangan antara hak dankewajiban
  2. Asas musyawarah dan mufakat
  3. Asas kepastian hukum dan keadilan
  4. Asas proporsionalitas
  5. Asas manfaat.

Baca juga: Unsur dan Jenis Seni Rupa

Pada konstitusi Indonesi menjami warganya menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, sejauh tidak menebar fitnah dan melanggar hukum.

Dilansir situs Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), deklarasi universal hak-hak asasi manusia atau Universal Declaration of Human Rights adalah sebuah deklarasi yang di adopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Prancis melalui General Assembly Resolution 217 A (III).

I. PEMBUKA Setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan. Konsekwensinya tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/ kepercayaannya. Namun, negara (cq. Pemerintah) wajib mengatur kebebasan di dalam melaksanakan/ menjalankan agama atau kepercayaan agar pemerintah dapat menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM dan demi terpeliharanya keamanan, ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum. II. MAKNA KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEPERCAYAAN Secara normatif dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat disarikan ke dalam 8 (delapan) komponen yaitu; 1. Kebebasan Internal Setiap orang mempunyai kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya. 2. Kebebasan Eksternal Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadahannya. 3. Tidak ada Paksaan Tidak seorangpun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya. 4. Tidak Diskriminatif Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk: asli atau pendatang, serta asal usulnya. 5. Hak dari Orang Tua dan Wali Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah, jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri. 6. Kebebasan Lembaga dan Status Legal Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya. 7. Pembatasan yang diijinkan pada Kebebasan Eksternal Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain. 8. Non-Derogability Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun. III. JAMINAN KEMERDEKAAN BERAGAMA DALAM UUD & UU 1. UUD 1945 Pasal 28E, ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 2. UUD pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.                                                      

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN BERAGAMA Siti Musdah Mulia

Pendahuluan HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan suatu konsep etika politik modem dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini membawa kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesamanya manusia. Tuntutan moral tersebut sejatinya merupakan ajaran inti dari semua agama. Sebab, semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia, tanpa ada pembedaan dan diskriminasi. Tuntutan moral itu diperlukan, terutama dalam rangka melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau “dilemahkan” (al-mustad'afin) dari tindakan dzalim dan semena-mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa. Karena itu, esensi dari konsep hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun; serta pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi. Kesadaran akan pentingnya HAM dalam wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (human centred development). Konsep HAM berakar pada penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk berharga dan bermartabat. Konsep HAM menempatkan manusia sebagai subyek, bukan obyek dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, suku bangsa, bahasa, maupun agamanya. Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apa pun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apa pun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama. Isu Kebebasan Beragama Dalam Dokumen HAM Isu kebebasan beragama selain tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (disingkat DUHAM), ditemukan juga di dalam berbagai dokumen historis tentang HAM, seperti dokumen Rights of Man France (1789), Bill of Rights of USA (1791) dan International Bill of Rights (1966). Pasal 2 DUHAM menyatakan: “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.”

Oleh : Muhammad Nurhadi

pku.unida.gontor.ac.id- Diantara tantangan mendasar yang dihadapi umat Islam dewasa ini adalah paham liberalisme. Paham yang mengusung wacana kebebasan. Paham ini ingin menciptakan suatu masyarakat yang memiliki kebebasan dalam berfikir dan berpendapat. Para liberalis berusaha menolak segala hal yang membatasi bagi setiap individu untuk berfikir dan berpendapat. Termasuk agama yang membatasi para pemeluknya untuk tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan menjauhi segala larangan. Sehingga, beragama menurut mereka adalah bentuk pengekangan terhadap hak-hak setiap individu manusia.

Aliran semacam ini tentu sangat berbahaya bagi umat muslim. Sebab, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya adalah kewajiban seorang muslim yang harus ditunaikan. Apabila paham liberalisme ini dibawa kedalam pemikiran umat muslim, tentu akan banyak menggugat syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah ta’ala.

Baca juga : Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur

Kebebasan ala Barat Di Amerika, kebebasan (freedom) dianggap sebagai kata yang paling suci. Patung liberty yang ada di negara tersebut adalah bentuk pengagungan mereka terhadap kebebasan. Sehingga, segala hal yang mambatasi kebebasan, dianggap sebagai ancaman. Hak Asasi Manusia pun ditegakkan berdasarkan kebebasan, mulai dari rakyat kecil, para mahasiswa, organisasi masyarakat (ormas), hingga para intelektual mereka begitu gencar menyuarakan kebebasan.

Konsep kebebasan (freedom) di Barat, sering digambarkan sebagai kebebasan dari segala bentuk kekangan dan pembatasan, terutama kekangan yang ada dalam beragama. Konsekuensi dari konsep kebebasan Barat tersebut adalah tuntutan untuk bebas melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki untuk mencapai kebahagiaan (happiness). Sehingga, segala sesuatu yang menghalangi kebahagiaan seseorang, dianggap sebagai sebuah tindakan yang menghalangi kebebasan. Dan Kebahagian yang mereka inginkan tidak lebih dari sekedar kebahagiaan yang bersifat materi.

Kebebasan Dalam Islam
Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas, kebebasan manusia dapat dilacak sejak terjadinya perjanjian primordial (paling awal) yang diikrarkan oleh setiap individu di hadapan sang Pencipta, yang isinya adalah pengakuan seorang hamba akan rububiyah Allah semata atas dirinya dan semua alam. Isi perjanjian tersebut termuat dalah surat al-A’raf ayat ke 172:

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”.

Pada perjanjian primordial tersebut, mengindikasikan adanya dua buah pilihan yang ditawarkan kepada manusia, yaitu untuk mengakui atau tidak rububiyah Allah. Manusia pun secara serentak mengakui dan membenarkan ke-rububiyah-an Allah serta mengetahui dan menerima segala implikasi dari kesaksian itu. Di sinilah dimulainya kebebasan manusia. Ayat lain yang relevan dengan ayat di atas adalah surat al-Ahzab ayat 72 yang menceritakan keengganan makhluk lain menerima amanah Allah, tetapi manusia menerimanya. Pilihan manusia tersebut mengindikasikan bahwa setiap orang memiliki jiwa kebebasan untuk memilih sebaliknya. Artinya semua orang sudah menyadari semua implikasi yang melekat bersama pilihannya tersebut.

Istilah yang tepat untuk kebebasan dalam Islam adalah kata ikhtiyar. Kata ikhtiyar berasal dari kata khayr (baik) yang bermakna “memilih yang terbaik”. Sehingga, apabila memilih sesuatu yang tidak baik, bukanlah sebenar-benarnya pilihan, melainkan sebuah ketidakadilan (zhulm). Oleh karenanya, memilih sesuatu yang terbaik adalah kebebasan yang sejati dan untuk melakukannya dituntut untuk mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Sebaliknya, memilih sesuatu yang buruk adalah pilihan berdasarkan kejahilan yang hakikatnya dikekang oleh hawa nafsunya sendiri.

Baca juga : Paulus; Bapak Misionaris Modern

Kebaikan-kebaikan yang ada dalam kehidupan telah Allah tunjukkan melalui wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad, baik berupa kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Dan kehidupam akhirat adalah kebaikan yang terbaik bagi hamba-Nya yang bertakwa (surat an-Nahl : 30). Maka, sebaik-baik ikhtiyar (kebebasan memilih yang terbaik) adalah ikhtiyar yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa (muttaqin), yaitu mereka yang memilih kebaikan hidup di akhirat dari pada kebaikan yang ada di dunia.

Kesimpulan

Dari sedikit pemaparan tersebut, kita dapat menilai bahwa makna kebebasan yang tepat adalah kebebasan yang diajarkan dalam agama Islam. Kebebasan adalah bebas untuk memilih perkara-baik yang baik. Kebebasan adalah kebebasan untuk meng-hamba kepada Sang Pencipta (Allah). Kebebasan yang diartikan sebagai bebas melakuakan segala yang dikehendaki adalah kebebasan semu yang justru pada hakikatnya ia terkekang oleh hawa nafsu.[]

Penulis adalah peserta Program Kaderisasi Ulama (PKU XIII) Unida Gontor
Ed. Rizqi

Video yang berhubungan